Berita Lingkungan Indonesia

File elektronik RPP & RaPerpres mengenai penanggulangan bencana

2007-08-21T17:13:00.000+07:00

Kawan-kawan pemerhati penanggulangan bencana, File-file elektronik RPP dan RaPerpres mengenai penanggulangan bencana dapat dilihat dan diunduh dg cuma-cuma di website HIDUP BERSAMA RISIKO BENCANA (HBRB). Silahkan dikritisi dan didiskusikan sebelum rancangan-rancangan ini menjadi suatu hal yg mengikat secara hukum. Admin website HIDUP BERSAMA RISIKO BENCANA akan senang sekali bila hasil-hasil

Info dan materi lokakarya penyusunan aturan pelaksana UU PB

2007-07-19T05:22:00.000+07:00

Kawan-kawan, Informasi dan file-file materi lokakarya Bakornas dan MPBI yg membahas aturan pelaksana dari UU PB dapat didownload di website HIDUP BERSAMA RISIKO BENCANA: http://bencana.net/ Semoga berguna salam djuni admin website hidup bersama risiko bencana ------------------------------------------------ Lokakarya 'Penyusunan Sistem Nasional Penanggulangan Bencana,Pasca UU NO 24 Tahun 2007'Thu

Sekali Lagi: Hanya Ada Satu Bumi

2007-06-06T00:49:00.000+07:00

Sekali Lagi: Hanya Ada Satu BumiMemperingati Hari Lingkungan Hidup setiap tanggal 5 Juni seharusnya tidak bisa lagi dilakukan secara rutin dan biasa-biasa saja.Hari Lingkungan Hidup kini sudah harus digunakan seefektif mungkin untuk mengingatkan masyarakat, bangsa, dan warga dunia akan nasib Sang Bumi yang tampak semakin berada di ujung tanduk. Tidak melebih-lebihkan kalau beberapa waktu lalu di

Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Program Pembangunan di Propinsi DIY (Pak Puji)

2007-06-05T23:25:00.000+07:00

Pemaduan Penanggulangan Bencana Dalam Program Pembangunan di Propinsi DIY Dipaparkan dalam Kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi DIY Yogyakarta, 23 April 2007 oleh Dr. Puji Pujiono, MSW Pakar Kebijakan dan Perundang-Undangan Tentang Pengurangan Risiko Bencana UNDP dan Anggota Tim Ahli Panitia Khusus RUU Penanggulangan Bencana DPR-RI. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan

Blog HIDUP BERSAMA RISIKO BENCANA

2007-06-05T22:24:00.001+07:00

Kawan-kawan, Pada hari libur panjang kemarin saya bikin sebuah blog utk pengurangan risiko bencana dan PB berbasis masyarakat. Rencananya blog ini akan menjadi blog komunitas, artinya suatu blog yg dikelola secara rame2 - siapa saja dapat terlibat utk berpartisipasi dlm blog ini asal mendaftarkan diri utk itu. Maksud mendaftarkan diri adalah agar saya sbg adminnya dpt memberi akses kepada

RUU Penataan Ruang tgl 21 Maret 2007 (2) Penjelasan

2007-03-27T06:31:00.000+07:00

PENJELASANATASRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR … TAHUN …TENTANGPENATAAN RUANGI. UMUM 1. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baiksebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruanglaut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi,maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia TuhanYang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perludisyukuri, dilindungi, dan

RUU Penataan Ruang tgl 21 Maret 2007 (1) Batang Tubuh

2007-03-27T06:30:00.000+07:00

Kawan-kawan,Ada info dari kawan Andi Oetomo (aoetomo@pl.itb.ac.id) di Milis Lingkungan (http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/) bahwa RUU Penataan Ruang ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 27 Maret 2007 (hari ini). Silahkan dicermati dan dikritisi. Semoga berguna.salam,djuni(moderator milis lingkungan)---------------------------------------------------------------------

RUU Penataan Ruang (2) Penjelasan

2007-03-26T12:04:00.000+07:00

Vers. 221205PENJELASANATASRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR … TAHUN …TENTANGPENATAAN RUANG I. UMUM 1. Dasar Pemikiran Ruang wilayah nasional sebagai wadah atau tempat bagi manusia danmakhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakankarunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perludisyukuri, dilindungi, dan dikelola. Dengan demikian ruang wajibdikembangkan dan

RUU Penataan Ruang (1) Batang Tubuh

2007-03-26T12:03:00.000+07:00

Vers. 221205RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ... TAHUN ...TENTANGPENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa pemanfaatan ruang wilayah nasional baiksebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam perluditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana,berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitasruang wilayah nasional dapat

Draft Final RUU PB versi pemerintah 15 Maret 2007 -02

2007-03-22T17:40:00.000+07:00

From: hening purwati -----------------------------------------------------------Dear all,terlampir adalah draft RUU PB versi terakhir tanggal 15 Maret 07 yang merupakan draft hasil Timus dan Tim Sinkronisasi yang kemudian akan dibawa ke Bamus DPR.saya akan berikan up date bila ada perkembangan.salam.heningHening ParlanMPBI Program ManagerJl. Kebon Sirih No.5GJakarta 10340

RUU Penanaman Modal draft 15 maret 2007

2007-03-22T17:09:00.000+07:00

From: umi lasminah -----------------------------------------------------------------------draft Hasil RAKER RUU PM TGL. 15-3-2007RANCANGANUNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ... TAHUN 2007TENTANGPENANAMAN MODALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkanPancasila dan Undang-Undang

Hasil Rumusan Panja DPR RI-Pemerintah 22 Februari 2007

2007-03-01T17:28:00.002+07:00

From: hening purwati --------------------------------------------------Sahabat yang kami sayangi,Terlampir adalah draft paling akhir yang saya dapatkan hari ini.Sungguh luar biasa - karena begitu cepat RUU PB ini melaju. Bila tahun lalu dalam satu tahun tak lebih dari 100 DIM dibahas, saat ini kondisinya jauh berbeda. Mereka (DPR, Staff Ahli dan beberapa departemen yang

Hasil Rumusan Panja DPR RI-Pemerintah 22 Februari 2007 (RUU PB)

2007-03-01T17:28:00.001+07:00

HASIL KESEPAKATAN PANJA RANCANGAN UNDANG-UNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUNTENTANGPENANGGULANGAN BENCANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Disetujui Panja (15-03-06)Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,dengan tujuan untuk memberikan

Up date informasi hasil pertemuan tgl 27 Feb 07 (RUU PB)

2007-03-01T17:28:00.000+07:00

From: hening purwati --------------------------------------------------Bapak dan Ibu yang terhormat,Berikut kami sampaikan hasil diskusi tentang input RUUPB yang dilaksanakan oleh disekretariat MPBI. Hasil ini telah kami gabungkan dengan input dari Sulaiman SH (IHSA), Firmansyah Arifin, Yovita (UNIKA).Untuk proses di DPR, sampai hari ini pembahasan ini masih berlangsung

Draft Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung

2006-12-01T18:49:00.000+07:00

From: "watala" ---------------------------------------------Kawan-kawan yang baik,Berikut saya sampaikan Draft Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam KabupatenLampung Barat,semoga berkenan dan dapat mengkritisinya.Terimakasih.Salam,Buyung-WATALA===================================RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARATNOMOR TAHUNTENTANGDEWAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Berita Rekontruksi Gempa Jogja 14-10-06

2006-10-19T01:47:00.005+07:00

Pengantar,Ada seorang kawan mengirim kepada saya menanyakan tentang bagaimana cara saya membuat buletin rekap berita rekonstruksi ini? Saya jawab bahwa sederhana saja prosesnya dan semua orang bisa melakukannya, yaitu mengkliping, membaca dan mengedit serta mengkalsifikasi isi berita menurut lokasi terjadinya kegiatan.Sebagai gambaran kepada para pembaca buletin rekap berita rekonstruksi ini

Bahan2 aturan ttg rekonstruksi paska gempa di Jogja

2006-10-19T01:47:00.004+07:00

kawan-kawan miliser,sebagai seorang pemulung berita dan tukang kliping, ternyata saya punya kawan yg bekerja di tingkat basis, fasilitator, kmk, pemda bantul, pemda propinsi jogja dan tentu saja banyak kawan di kalangan aktivis lsm. dari kawan-kawan itu saya memperoleh bocoran info dan dokumen2 ttg rekonstruksi gempa. dokumen2 rekonstruksi yg saya kumpulkan adalah sbb:A. DATA UMUM1. Rancangan

Hsl rpt di kantor Bupati Bantul 17-10-06

2006-10-19T01:47:00.003+07:00

kawan-kawan miliser,Dari jam 10.30 - 11.30 saya ikut rapat koordinasi rekonstruksi antara Pemkab Bantul dg LSM yang diadakahn di kantor Bupati Bantul. Peserta yang hadir ada sekitar 50 orang dari berbagai lembaga. Kegiatan ini difasilitasi oleh UN OCHA yang berkantorkan di kantor Bupati Bantul juga. Sebagai moderator dan penerjemah ke bahasa Inggris yaitu Sukmawati Alam (0811-2933-83, email:

Hsl pertemuan dg Sekda DIY 18-10-2006

2006-10-19T01:47:00.002+07:00

kawan-kawan miliser, pagi ini saya ikutan pertemuan antara para aktivis lsm dan sekda diy di kepatihan yg membahas ttg rekonstruksi paska gempa. dari aktivis lsm ada 11 orang, al: agus, wiwit, sigit, endro, joe, dll. pertemuan berlangsung dg ramai, saling ada sumbang saran dan kritik satu sama lain. sersan, santai tapi serius. semula pak tri, sekda diy, mengira kalau dlm pertemuan ini bakalan

rapat koordinasi perangkat kec pundong & lsm 16-10-06

2006-10-19T01:47:00.001+07:00

kawan-kawan miliser,Siang ini (Senin, 16-10/2006) saya ikutan rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Balai Desa Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul. Pertemuan ini merupakan pemerintah kecamatan Pundong. Pertemuan dimulai jam 09.30 - 12.30 dengan dihadiri sekitar 50 orang, separo peserta adalah warga setempat.Dari daftar hadir dapat diketahui lembaga-lembaga yang hadir, antara

Berita Rekontruksi Gempa Jogja 13-10-06

2006-10-19T01:47:00.000+07:00

Pengantar,Ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya sebagai tukang rekap dan tukang ketik dari buletin REKAP BERITA MEDIA MASSA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI DI JOGJAKARTA ini? Saya sering ikut diskusi atau pertemuan yang membahas tentang rekonstruksi gempa. Banyak permasalahan dan agenda dimunculkan, tapi pada umumnya sedikit sekali data yang keluar, baik data dari sumber primer maupun sumber

Berita Rekontruksi Gempa Jogja 12-10-06

2006-10-13T14:40:00.000+07:00

Kawan-kawan,Rehabilitasi dan rekontruksi paska gempa di Jogja berjalan tersendat-sendat. Banyak berita yang simpang siur malah menambah bingung suasana, lalu akhirnya pertanyaan bermuara pada: "Bagaimana sih sebenarnya kebijakan yang diambil dalam penanganan paska gempa di Jogjakarta ini?"Di bawah ini saya rekap berita-berita yang beredar di media massa cetak dan online. Kritik dan saran harap

Kekerasan di Hutan: Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia

2006-10-06T09:21:00.000+07:00

Kekerasan di Hutan: Pengelolaan Kawasan Konservasi IndonesiaIndonesia yang memiliki Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam seluas 23.214.626,57 hektar, dimana sebagian besarnya merupakan Taman Nasional. Konsep pengelolaan Taman Nasional sangat sentralistik dan kerap mengabaikan keberadaan masyarakat adat/lokal yang justru telah hidup di kawasan-kawasan tersebut secara turun-temurun,

Undangan WALHI 26 Tahun

2006-10-04T12:23:00.000+07:00

From: Randu (randu@walhi.or.id):-----------------------------------------------Salam lestari kawan-kawan di seluruh nusantara,Di antara semburan lumpur, hutan yang terbakar (dan dibakar), rakyatyang diusir dari kampung halamannya, sawah yang retak di kemarau(terlalu) panjang, laut biru yang disetubuhi merkuri, hingga negeriini terus menyulam bencana demi bencana seperti mata rantai sila kelima

Telapak: Rencana Uni Eropa-Malaysia Memperdagangkan Kayu Legal

2006-10-04T10:03:00.000+07:00

PRESS RELEASE Rencana Uni Eropa-Malaysia Memperdagangkan Kayu Legal Terancam Gagal Mengatasi Penyelundupan Kayu Illegal 3 Oktober 2006, London/Jakarta:-Rencana yang dibuat oleh Uni Eropa dan Malaysia untuk menegosiasikan perjanjian yang memastikan kedua pihak untuk hanya memperdagangkan kayu legal secara mendasar tidak akan berhasil sepanjang kedua belah pihak tidak menetapkan langkah tegas

Environmental Assessment Hot Mud Flow East Java, Indonesia

2006-10-03T08:47:00.000+07:00

kawan-kawan miliser,saya baru saja menerima laporan ttg lumpur panas lapindo yg berjudul : Environmental Assessment Hot Mud Flow East Java, IndonesiaFinal Technical Report: United Nations Disaster Assessment and Coordination mission in June & July 2006 and Follow-up mission in July 2006 UNITED NATIONSPublished in Switzerland, 2006 by the Joint UNEP/OCHA Environment UnitCopyright © 2006 Joint

Mencermati Kembali Parpol LSM

2006-10-02T20:39:00.000+07:00

Mencermati Kembali Parpol LSMOleh Melvin P HutabaratTulisan Boni Hargens (SH 13/2) tentang penolakannya terhadap gagasan Ivan Hadar (SH 19/1) tentang pembentukan partai politik (parpol) oleh LSM menarik untuk dicermati. Ivan Hadar melihat keabsenan partai politik (parpol) melindungi rakyat dan mewacanakan pembentukan parpol oleh dua LSM, Walhi dan Bina Desa. Sedang Boni Hargens lebih mengarah

Berita Bencana 070806

2006-08-07T12:38:00.000+07:00

BPK Mulai Audit Dana Bencana Yogya dan PangandaranKompas-Agt 06 10:22 AMJAKARTA, MINGGU-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan audit terhadap penggunaan dana bencana gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah serta dana tanggap darurat penanganan bencana tsunami di Pangandaran.BALI & NUSA TENGGARAGATRA.com-Agt 06 10:07 AMBali Pasang Enam Alat Deteksi Tsunami Denpasar, 25 Juli 2006 15:18

Buku Objektivitas Berita Lingkungan-- Jurnalistik Berkelanjutan

2006-08-07T11:48:00.000+07:00

From: novi yanti -------------------------------------------Kepada Yth Teman-teman wartawan, LSM, praktisi humas,mahasiswa dan lainnyaSaya Andi Noviriyanti, baru saja merampungkan bukusaya yang berjudul Objektivitas Berita Lingkungan --Jurnalistik Berkelanjutan, akhir bulan ini akanmeluncurkan dan membedah buku tersebut di Jakarta.Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk dapatmemberikan

Berita Lingkungan 050806

2006-08-05T13:12:00.000+07:00

Pembangunan PLTU di Jepara Eksekutif Diminta Lebih ProaktifSuara Merdeka - Agt 04 9:30 AMJepara, CyberNews. Lembaga eksekutif pemerintah kabupaten Jepara diminta lebih proaktif untuk menjembatani kepentingan warga Dukuh Ngelo Desa Tubanan Kecamatan Kembang dengan pihak manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B.Pengolahan Air Lumpur Lapindo Dimulai Pekan DepanSuara Merdeka -

Berita Bencana di Indonesia 050806

2006-08-05T11:57:00.000+07:00

BANDA ACEH HADAPI KRISIS BEKALAN AIRBerita Harian - Agt 04 3:12 PMBANDA ACEH: Beberapa kawasan di Banda Aceh yang terjejas oleh bencana tsunami kini mengalami kekurangan bekalan air setelah badan-badan bukan peme rintah yang bertanggungjawab terhadap pengagihan keperluan asas berundur dari kawasan itu.Gorontalo Punya Sejarah TsunamiGATRA.com - Agt 04 10:08 AMGorontalo, 30 Juli 2006 09:32 Badan

"Illegal Logging": Sebuah Tindak Pidana (Kriminal) Berlapis

2006-02-15T11:14:00.000+07:00

"Illegal Logging": Sebuah Tindak Pidana (Kriminal) BerlapisSulaiman N. Sembiring dan Harry AlexanderInstitut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA)Apabila melihat modus operandi (praktek atau cara-cara) dari kegiatan penebangan secara tidak sah (illegal logging) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis.

Daftar peraturan di website SBY

2006-02-15T10:31:00.000+07:00

Kawan-kawan Miliser,Kemarin, tgl 14 Februari 2006 Presiden SBY meresmikan sebuah websiti resmi kepresidenan, yaitu di: www.presidensby.info Email ini mengandung 2 berita, antara lain:1. Berita peluncuran website SBY2. Daftar peraturan (PP, Perpres, Keppres, Inpres) yg terdapat dlm website itu.Semoga berguna.salam,djunimoderator milis lingkungan dan berita lingkungan===============================

Perkembangan Milis Lingkungan dan Milis Berita Lingkungan tgl

2006-02-15T10:06:00.000+07:00

Perkembangan Milis Lingkungan dan Milis Berita Lingkungan tgl 15 Februari 2006Jumlah anggota Milis Lingkungan pada jam 09.36 tgl 15 Februari 2006 ini mencapai 1317 anggota (data tgl 29 Desember 2005 = 1272 anggota, data tgl 14 November 2005 = 1241 anggota).Jumlah anggota Milis Berita Lingkungan pada jam 09.36 tgl 15 Februari 2006

Blog Lingkungan Ekosistem Pesisir

2006-02-13T22:53:00.000+07:00

BLOG LINGKUNGAN EKOSISTEM PESISIR Bila kawan-kawan tertarik dengan ekosistem pantai beserta foto-foto satwa dan tumbuhannya silahkan berkunjung ke Blog Lingkungan Ekosistem Pesisir yang dibuat oleh Ma'aruf Kasim.Blog Lingkungan Ekosistem Pesisir termasuk sederhana yang didominasi oleh warna putih serta warna-warna soft lainnya. Walau sederhana, blog ini penuh dengan

Beberapa hal yg berkaitan dg illegal logging

2006-02-13T14:16:00.000+07:00

Beberapa hal yg berkaitan dg illegal logging At 11:52 13/02/06, you wrote:baru-baru ini saya baru saja mengikuti kasuspersidangan pengadilan di salah satu kota. berkaitandengan kasus Illog. Namun, ada beberapa kebingungandan kesulitan yag dihadapi karena masalahnya sayabelum tau persis bagaimana proses itu berlangsung-------------------------------Istilah "illegal logging" kerap melekat (

Perda Bandung No. 2 thn 2004 ttg RTRW Kota Bandung

2006-02-13T12:11:00.001+07:00

PERDA NO 2 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG1. PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNGhttp://www.bandung.go.id/monografi/PERDANo2th2004ttgRTRW/2%20-%20perda%20ttg%20RTRW%20Bandung.pdf2. LAMPIRAN I TABELhttp://www.bandung.go.id/monografi/PERDANo2th2004ttgRTRW/3%20-%20Lampiran%20I%20Tabel-pdf.pdf 3. LAMPIRAN II GAMBAR RENCANAhttp

Perda Kota Bandung yg berhubungan dengan kesehatan

2006-02-13T12:11:00.000+07:00

Perda Kota Bandung yg berhubungan dengan kesehatan1. PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN DI KOTA BANDUNG (No. 09 Tahun 2002)http://www.bandung.go.id/monografi/perda2002/09.Tahun%202002.pdf 2. PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KESEHATAN (No. 10 Tahun 2002)http://www.bandung.go.id/monografi/perda2002/10.Tahun%202002.pdf 3. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDUNG (No. 11 Tahun 2002)http:/

Keppres No. 9 Thn 1999 ttg Pembentukan tim Koordinasi

2006-02-13T09:59:00.001+07:00

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 1999TENTANGPEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKSANAANPENDAYAGUNAAN SUNGAI DAN PEMELIHARAAN KELESTARIANDAERAH ALIRAN SUNGAIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :1. bahwa untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam berupa pengelolaan hutan/vegetasi, tanah, dan air perlu memperhatikan

Kepmenhut No. 52 Thn 2001 ttg Pedoman Penyelenggaraan

2006-02-13T09:59:00.000+07:00

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANNomor : 52/Kpts-II/2001TentangPEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAANDAERAH ALIRAN SUNGAIMENTERI KEHUTANAN,Menimbang :1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pedoman penyelenggaraan di bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Kepmenhut No. 665 ttg Organisasi dan tata kerja BP DAS

2006-02-13T09:58:00.000+07:00

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANNomor : 665/Kpts-II/2002TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJABALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAIMENTERI KEHUTANAN, Menimbang :bahwa dalam upaya pengembangan sistem rehabilitasi hutan dan lahan dan pengembangan model kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai serta dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai, dipandang

PP No. 27 Thn 1999 ttg Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2006-02-13T09:10:00.003+07:00

PP RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HidupPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 27 TAHUN 1999TENTANGANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUPPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang

UU No. 11 thn 1974 ttg Pengairan

2006-02-13T09:10:00.002+07:00

cUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 1974TENTANGPENGAIRANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya;b.

Keppres No. 114 Thn 1999 ttg Penataan Ruang Kawasan

2006-02-13T09:10:00.001+07:00

Keppres RI No. 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-CianjurKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 114 TAHUN 1999TENTANGPENATAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK-CIANJURPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa fungsi utama Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur sebagai konservasi air dan tanah kurang berfungsi sebagaimana mestinya akibat perkembangan pembangunan yang pesat dan

PP RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

2006-02-13T09:10:00.000+07:00

PP RI No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran AirPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 82 TAHUN 2001TENTANGPENGELOLAAN KUALITAS AIR DANPENGENDALIAN PENCEMARAN AIRPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan

MoU Para Pihak ttg Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

2006-02-13T09:09:00.000+07:00

Kawan-kawan,Saat mampir di kantor Eknas Walhi minggu kemarin saya sempat ngobrol dg seorang kawan dari Sulawesi Selatan (?). Dia concern dg isu DAS dan sedang mendorong upaya2 utk pengelolaan DAS di daerahnya.Mungkin peraturan (MoU) di bawah ini berguna bagi kawan di sulawesi tsb dan dapat berguna juga bagi kawan yg lain.salam,djuni--------------------------------------------------------------

Perda DKI Jakarta No. 75 Thn 2005 ttg Kawasan Dilarang Merokok

2006-02-08T03:39:00.000+07:00

Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota JakartaPERATURAN GUBERNUR PROPINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 75 TAHUN 2005TENTANGKAWASAN DILARANG MEROKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang:a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok

Kepmenhut No. 255/2004 ttg Taman Nasional Tesso Nilo

2006-01-25T01:35:00.000+07:00

MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANNOMOR : SK. 255/Menhut-II/2004TENTANGPERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KELOMPOK HUTAN TESSO NILO YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU SELUAS ? 38.576 (TIGA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM) HEKTAR MENJADI TAMAN NASIONAL TESSO NILOMENTERI KEHUTANAN,Menimbang :a.

RUU Ttg Penanganan Bencana

2006-01-24T22:19:00.000+07:00

Kawan-kawan Miliser,Di bawah ini saya kirimkan draf :RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ..... TAHUN 2005 TENTANG PENANGANAN BENCANADalam versi asli di websitenya, draf ini penuh dg tanda-tanda koreksian. Berhubung saya copy en paste pada format TEXT, maka banyak sekali tanda-tanda koreksian yang hilang. Selain itu, mungkin Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (MPBI) mempunyai naskah

Perda Pelayanan Publik Jatim, ada yang berminat?

2006-01-11T08:09:00.000+07:00

From: seknas kkp Date: Mon, 9 Jan 2006 02:32:52 -0800 (PST)Subject: [kebijakan_partisipatif] Perda Pelayanan Publik Jatim, ada yang berminat?Teman2 Koalisi,Saat ini banyak teman-teman yang sedang mengadakan advokasi perda pelayanan publik sebagai intrumen partisipasi publik. Mungkin dokumen perda yang terlampir, dapat menjadi referensi, terlepas dari kelebihan dan

RUU PWP (versi 7 Desember 2004, draf antar departemen)

2006-01-02T14:19:00.000+07:00

Kawan-kawan Miliser,Di bawah ini saya kirimkan :RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH (RUU PWP)Draft RUU Antar Dept. 7 Dec 2004Semula naskah ini dalam format DOC yg berbentuk tabel, tapi kemudian saya ubah formatnya menjadi TEXT. Oleh karena itu, tentu saja ada ada bentuk yg hilang. Dlm format TEXT naskah itu dapat dikirimkan ke milis2 yg tidak menerima attachment atau pun file HTML (Milis

Perkembangan Milis Lingkungan tgl 29 Desember 2005 (1272

2005-12-29T12:51:00.000+07:00

Perkembangan Milis Lingkungan tgl 29 Desember 2005Jumlah anggota Milis Lingkungan pada jam 12.30 tgl 29 Desember 2005 ini mencapai 1272 (data tgl jam 09.50 tgl 14 November 2005 ini mencapai 1241). Selama satu bulan terakhir anggota Milis Lingkungan bertambah sebanyak 31 anggota. Dari waktu ke waktu anggota Milis Lingkungan terus bertambah banyak.Selain itu anggota Milis Berita Lingkungan pada jam

Raperda Prop. Bengkulu ttg Pengelolaan Pesisir, Laut dan

2005-12-28T18:06:00.000+07:00

DRAFTRANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BENGKULUNOMOR: TAHUN TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL SECARATERPADU DI PROPINSI BENGKULUDENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,GUBERNUR BENGKULUMenimbang:a. bahwa Propinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya pesisir,oleh karena itu harus dikelola berdasarkan asas legalitas,keadilan, demokratis, terpadu, daya guna dan hasil

RUU PWP (versi 10 Oktober 2003)

2005-12-28T17:01:00.000+07:00

Kawan-kawan Miliser,Di bawah ini saya kirimkan draf :RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR (RUU PWP)versi Draft 10 Oktober 2003Draf ini mungkin sudah ketinggalan jaman :-)), kalau kawan-kawan ada mempunyai draf yang terbaru mohon kebaikan hatinya untuk dikirimkan kepada Moderator Milis Lingkungan dg alamat di : senoaji@cbn.net.idMenurut Riza Damanik, tukang kampanye pesisir dan

Raperda Prop. Sulut ttg Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat

2005-12-28T16:38:00.001+07:00

RANCANGANPERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARANOMOR TAHUN 2002TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTTERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI PROPINSI SULAWESI UTARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARAMenimbang:a. bahwa pesisir dan laut merupakan suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagai wilayah yang sangat dinamik dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi

Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 10 Thn 2002 ttg Pengelolaan

2005-12-28T16:38:00.000+07:00

KEPUTUSANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANNOMOR: KEP. 10/MEN/2002TENTANGPEDOMAN UMUM PERENCANAAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADUMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,Menimbang :a. bahwa wilayah pesisir memiliki nilai strategis berupa potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pembangunan, sehingga guna pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya

Hasil Konsultasi Legislatif RUU PWP

2005-12-28T16:37:00.000+07:00

http://www.dkp.go.id/content.php?c=2045 HASIL KONSULTASI LEGISLATIF RUU PWP Dalam kegiatan konsultasi Legislatif RUU PWP yang dilaksanakan di Hotel Peninsula Jakarta, pada Tanggal 10 Mei 2005 dan dibuka oleh Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini, melontarkan pemikiran-pemikiran hasil diskusi sebagai berikut : 1. Perlu diinventarisir hambatan RUU sesungguhnya, apakah memang berasal

Pokok Pikiran RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir

2005-12-28T16:36:00.001+07:00

http://www.dkp.go.id/content.php?c=823 POKOK-POKOK PIKIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PWP LATAR BELAKANG Potensi Sumber Daya Pesisir Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan

RINGKASAN EKSEKUTIF : RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

2005-12-28T16:36:00.000+07:00

http://www.dkp.go.id/content.php?c=145RINGKASAN EKSEKUTIF : RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1. Pendahuluan a. Latar Belakang Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya tersebut

Inpres No. 4 Thn 2005 ttg Illegal Logging

2005-12-28T13:02:00.000+07:00

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2005TENTANGPEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASANHUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Dalam rangka pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ini menginstruksikan:Kepada :1. Menteri Koordinator Bidang

Blog #/ timpakul (Peringkat Pertama 234 Blog Lingkungan

2005-12-27T18:13:00.000+07:00

BLOG #/ timpakulceloteh anak timpakul di tepi karangmumus Deskripsi Blog #/ timpakulDeskripsi Blog #/ timpakul antara lain: anak timpakul merupakan individu yang ingin membagikan pemikirannya melalui berbagai ruang yang dimiliki. anak timpakul mencoba mengurai keruwetan kerangka berpikir dalam kondisi hari ini yang masih sangat jauh dari mimpi dan cita. anak timpakul dapat dihubungi melalui

Raperda Kab. Luwu ttg Pengelolaan dan Pelestarian DAS Lamasi

2005-12-27T10:30:00.000+07:00

Kawan-kawan Miliser,Sekali lagi saya kirimkan draf :PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LAMASIKritik dan saran harap ditujukan kepada kawan "Mahir Takaka" yg ikut mengawal proses raperda ini.Selain itu, jangan lupa utk men-CC-kan tanggapan dan sarannya ke Milis Lingkungan (kalo anda anggota Milis Lingkungan) atau kepada Moderator

Keputusan Masyarakat Adat Arso ttg Kelembagaan Musyawarah

2005-12-27T10:14:00.000+07:00

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSOARSO JAYAPURANOMOR 02/KPTS DPMAA/DJ/94TENTANGKELEMBAGAAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT ARSOMenimbang :a. Bahwa kawasan Kerom adalah daerah yang dihuni oleh beberapakelompok masyarakat adat yang memiliki budaya atau adat istiadatyang secara turun-temurun dilindungi, dipertahankan dandipraktekan dalam interaksi sosial

Perda Kab. Lebak No. 32 Thn 2001 ttg Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy

2005-12-26T11:37:00.000+07:00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAKNOMOR: 65 TAHUN 2001 SERI CPERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAKNOMOR 32 TAHUN 2001TENTANGPERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUYDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI LEBAK,Menimbang:a. bahwa Masyarakat Baduy. sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersarna suatu persekutuan hukum yang mengakui dan menerapkan ketentuan

Perda Kab. Wonosobo No. 22 Thn 2001 ttg PSDHBM

2005-12-26T00:11:00.000+07:00

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBONOMOR 22 TAHUN 2001TENTANGPENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERBASIS MASYARAKATKABUPATEN WONOSOBODENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI WONOSOBOMenimbang : a. bahwa untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat guna memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dapat

Kepmendagri No. 9 Thn 2005 ttg Pembatalan Perda Wonosobo No.

2005-12-25T14:57:00.000+07:00

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 9 TAHUN 2005TENTANGPEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBONOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYAHUTAN BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WONOSOBOMENTERI DALAM NEGERI,Menimbang :a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosoho Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat Kabupaten

Raperda Kab Balangan Kalsel ttg PSDA Dayak Pitap

2005-12-24T04:23:00.000+07:00

Kawan-kawan Miliser,Sekali lagi saya kirimkan draf :RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KAWASAN ADAT DAYAK PITAPMenurut kawan-kawan Walhi Kalsel yang mengawal proses raperda ini, dalam 2 hari ke depan ini akan terjadi perubahan2 yg cukup penting karena Tim Legal Draf melakukan pembahasan kembali. Oleh karena itu dimohon secepatnya tanggapan dan

Raperda Masyarakat Adat Tau Taa Wana Sulteng (2): Usulan

2005-12-23T22:45:00.001+07:00

Kawan-kawan Miliser,Di bawah ini saya kirimkan :USULAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH INISIATIF/PRAKARSA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TAU TAA WANA DI PROPINSI SULAWESI TENGAHBila ada masukan dan kritikan harapkan ditujukan kepada kawan Nasution Camang dg alamat imel: tion_camang@telkom.netTentunya jangan lupa di-CC-kan pula ke Milis

Raperda Masyarakat Adat Tau Taa Wana Sulteng (1) Draf Koreksi

2005-12-23T22:45:00.000+07:00

Kawan-kawan Miliser,Di bawah ini saya kirimkan :RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TAU TAA WANA PROPINSI SULAWESI TENGAHBila ada masukan dan kritikan harapkan ditujukan kepada kawan Nasution Camang dg alamat imel: tion_camang@telkom.netTentunya jangan lupa di-CC-kan pula ke Milis Lingkungan

Berita Blog Lingkungan Tgl 23 Desember 2005 (2)

2005-12-23T15:03:00.000+07:00

Child trafficking still going strong in Aceh a year after the tsunami... NGO warns that children who survived the tsunami are still being sold in Malaysia to work illegally. Illegal adoptions are discovered in Medan and Jakarta. Banda Aceh (AsiaNews/JP) A year after a tsunami devastated Indonesias Aceh province, child

Berita Blog Lingkungan Tgl 23 Desember 2005

2005-12-23T12:07:00.000+07:00

Berita Blog Lingkungan Tgl 23 Desember 2005Song for Planet: Lagu untuk Setumpuk Sampah Pada akhir pekan lalu, sebuah stasiun televisi menyiarkan enam lagu untuk planet yang kabarnya adalah mengangkat isu-isu lingkungan hidup. Sangat menggembirakan. Karena lingkungan hidup telah coba diangkat sebagai sesuatu yang khusus di ...Today 7:04 | timpakulMENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP SERAHKAN TROFI

Berita Blog Lingkungan Tgl 22 Desember 2005

2005-12-22T22:37:00.000+07:00

Berita Blog Lingkungan Tgl 22 Desember 2005 Pengalaman jadi wisdom di Kraton Yogya Pada akhir bulan Nopember 2005 lalu saya ikut sebuah workshop LSM yang membahas konservasi pada kawasan taman nasional. Banyak jargon dan pernyataan-pernyataan keras berterbangan. Ada memang realitas tentang konservasi yang meminggirkan masyarakat lokal, konflik horisontal antar masyarakat, serta pemusatan

Kepmenhut No. 423 Thn 2004 ttg Taman Nasional Sebangu

2005-12-22T12:06:00.000+07:00

MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANNOMOR : SK.423/Menhut-II/2004TENTANGPERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN PADA KELOMPOK HUTAN SEBANGAU SELUAS ± 568.700 (LIMA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS) HEKTAR TERDIRI DARI HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 510.250 (LIMA RATUS SEPULUH RIBU DUA RATUS LIMA PULUH) HEKTAR DAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI SELUAS ± 58.450 (LIMA

(3) Rancangan Peraturan Menhut ttg Pemberdayaan Mas

2005-12-21T18:18:00.004+07:00

RANCANGANPERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR ... TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DALAM DAN ATAU DI SEKITAR HUTAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah dengan meningkatkan kemampuan untuk

(2) Analisis dan Rekomendasi: PERATURAN PELAKSANA MENGENAI

2005-12-21T18:18:00.003+07:00

Analisis dan Rekomendasi PERATURAN PELAKSANA MENGENAI PEMANFAATAN HUTAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengaturan Mengenai Pemanfaatan Hutan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Sekalipun tidak begitu jelas dan lengkap, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) telah meletakkan dasar hukum pengaturan mengenai pemanfaatan hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pengaturan

(1) Kajian terhadap Kemandegan HKm dan Draft Permen

2005-12-21T18:18:00.002+07:00

From: "Muayat" Date: Tue, 4 Oct 2005 15:52:29 +0700Subject: [fkkm] Kajian terhadap Kemandegan HKm dan Draft Permen Pemberdayaan MasyarakatTeman-teman FKKM,Inisiatif-inisiatif yang mendukung ke arah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community Based Forest Management/CBFM) atau Kehutanan Masyarakat (KM) telah berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Praktek CBFM

(3) Penjelasan RUU ttg Administrasi Kependudukan (versi 28

2005-12-21T18:18:00.001+07:00

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUN 2005 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. UMUM Disadari bahwa penduduk (rakyat) merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara, di samping unsur-unsur lain, yaitu adanya pemerintahan dan wilayah. Dari tiga unsur tersebut, unsur wilayah dan rakyat tampaknya masih kurang mendapat perhatian. Hal tersebut membawa sejumlah

(2) RUU ttg Administrasi Kependudukan (versi 28 Juni 2005)

2005-12-21T18:18:00.000+07:00

TGL. 28 Juni 2005 RANCANGANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR TAHUN 2005TENTANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk

(1) RUU ttg Pelayanan Publik (Versi 17 Pebruari 2005)

2005-12-21T18:17:00.005+07:00

From: ajeng - [mailto:jengningrum@yahoo.com] Sent: Friday, September 30, 2005 6:58 PM Subject: RUU Adminduk dan RUU pelayanan publik Teman-2 yang baik, Komisi 2 saat ini sedang melakukan pembahasan mengenai RUU Aministrasi kependudukan dan RUU Pelayanan Publik. Dari diskusi saya dengan beberapa teman, kelihatannya belum ada kelompok yang secara intens melakukan pengawalan pembahasan RUU ini,

RUU Sampah

2005-12-21T18:17:00.004+07:00

Kawan-kawan,Di bawah ini artikel ttg penyusunan RUU Sampah yg diinisiasi MenLH. Background Paper dan Draf RUU Sampah ada di-links website MenLH. Semoga berguna.salam,djuni--------------------------------------http://www.menlh.go.id/terbaru/artikel.php?article_id=1534&PHPSESSID=c24f8a311de3dc56dedced03af18d1f9Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah 28 Okt 05 13:38 WIB Seiring

RUU tentang Energi

2005-12-21T18:17:00.003+07:00

Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang EnergiDalam rangka penyusunan UU tentang Energi, Pemerintah telah menyiapkan Draft RUU tentang Energi.Download : * Draft RUU tentang Energi http://www.djlpe.esdm.go.id/draft/dokumen%20draft/RUU%20Energi%205%20April%2005_versi%20PDF.pdf * Naskah Akademik RUU tentang Energi http://www.djlpe.esdm.go.id/draft/dokumen%20draft/NA%20Baru%209%20Mar%202005%

RUU tentang Ketenagalistrikan

2005-12-21T18:17:00.002+07:00

Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KetenagalistrikanDalam rangka penyusunan UU tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah telah menyiapkan Draft RUU tentang Ketenagalistrikan.Download : * Draft RUU tentang Ketenagalistrikan http://www.djlpe.esdm.go.id/draft/dokumen%20draft/RUUK%20_matrik_%20versi%2027%20Aprl%2005%20_edited.pdfhttp://www.djlpe.esdm.go.id/draft/dokumen%20draft/RUU%20Energi%

RUU Perlindungan Saksi

2005-12-21T18:17:00.001+07:00

Kawan-kawan,Di bawah ini adalah links RUU Perlindungan Saksi. Ada dua versi ttg RUU Perlindungan Saksi ini, yaitu versi usulan DPR dan versi usulan Koalisi Perlindungan Saksi. Terkait dg hal itu ada pula cuplikan berita ttg RUU tsb.Semoga berguna.salam,djuni=========================RUU Perlindungan Saksi (versi Inisiatif DPR)RUU

DRAFT RUU PERLINDUNGAN KAT (masyarakat adat)

2005-12-21T18:17:00.000+07:00

From: tetrie darwis Date: Sat, 17 Dec 2005 08:29:16 -0800 (PST) Subject: [fkkm] DRAFT RUU PERLINDUNGAN KAT Teman-teman semua, dibawah ini saya sampaikan DRAFT RUU PERLINDUNGAN KAT. Draft ini masih draft yang belum dibahas lebih lanjut, tentunya masih sangat jauh dari harapan semua pihak. Justru itu, saya senang sekali jika teman-teman berkenan berbagi dengan kami. Sangat

234 BLOG LINGKUNGAN INDONESIA

2005-12-21T09:11:00.000+07:00

234 BLOG LINGKUNGAN INDONESIA PENGANTAR Apakah ada Blog yang membahas masalah lingkungan? Kalau ada berapa banyak jumlahnya? Siapa penulis Blog-Blog yang bertemakan lingkungan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini timbul ketika saya membaca sebuah artikel yang berjudul Top 100 Blog Indonesia (atau kira-kira seperti itu) Dari daftar 100 buah Blog itu mana saja Blog yang membahas mengenai topik

BERITA LINGKUNGAN INDONESIA #022 TANGGAL 15 DESEMBER 2005

2005-12-16T01:14:00.000+07:00

===========================================================BERITA LINGKUNGAN INDONESIA #022TANGGAL 15 DESEMBER 2005===========================================================PengantarCukup lama BERITA LINGKUNGAN INDONESIA tidak terbit. Hal ini disebabkan komputer Redaksi BERITA LINGKUNGAN INDONESIA terkena virus dalam salah satu pencarian informasi di internet. Virus tersebut termasuk jenis yang

Kelaparan di Yahokimo, Papua Menewaskan 55 Orang

2005-12-10T10:10:00.000+07:00

Date: Fri, 9 Dec 2005 13:50:00 +0000 From: Radio Nederland Berita list manager Subject: Warta Berita - Radio Nederland, 09 Desember 2005 --------------------------------------------------------------------- * BENCANA KELAPARAN DI PAPUA Bulan lalu, di propinsi Papua, dipastikan 55 orang tewas akibat kelaparan. Selanjutnya, demikian dilaporkan oleh harian

Milis Lingkungan Sebagai Media Virtual Pengontrol Lingkungan

2005-12-08T23:31:00.000+07:00

Pengantar, Di bawah ini merupakan makalah yg ditulis oleh I Wayan Bambang Wicaksana dan Djuni Pristiyanto dg judul "Milis Lingkungan sebagai Media Virtual Pengontrol Lingkungan Hidup". Makalah ini dipresetasikan Djuni P. pada 29 Mei 2000 di gedung Departemen Pertambangan dan Energi dalam seminar yg bertajuk "Kontrol Masyarakat terhadap Sektor PE: Pengembangan Jaringan Lingkungan". Salam, Djuni P.